KOTA TANGERANG, BantenSatu News– Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Kota Tangerang yang jatuh pada Sabtu (28/2/2026) menjadi potret kedewasaan demokrasi di tingkat lokal. Momentum hari jadi yang mengusung semangat “Bersama Melayani Tiada Henti” ini diwarnai dengan penyampaian aspirasi dari elemen mahasiswa yang menitikberatkan pada akselerasi pembangunan infrastruktur dasar dan optimalisasi layanan publik.
Aksi yang diinisiasi oleh Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) dan Sentral Mahasiswa Kota Tangerang ini menjadi katalisator bagi pemerintah daerah untuk merefleksikan capaian tiga dekade. Dalam orasinya, koordinator aksi Kholid Safei menyoroti urgensi pembenahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Tanah Gocap, perbaikan jalan rusak, hingga manajemen banjir. Kritik ini dipandang sebagai bentuk kepedulian intelektual muda terhadap keamanan dan kenyamanan warga yang telah menjadi ruh pembangunan kota.
Menanggapi dinamika tersebut, Pemerintah Kota Tangerang menunjukkan sikap inklusif dengan membuka ruang dialog di Lobi Al-Firdaus, Gedung Pusat Pemerintahan. Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono Hasan, menerima langsung perwakilan mahasiswa untuk mendengarkan poin-poin krusial dalam suasana yang konstruktif. Langkah ini menegaskan bahwa kebijakan publik yang unggul bermula dari keterbukaan terhadap masukan masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Pemkot Tangerang menekankan komitmen terhadap transparansi anggaran dan program kerja yang dapat diakses secara real-time melalui kanal digital resmi. Penutupan rangkaian aksi dengan buka puasa bersama di Taman Elektrik menjadi simbol humanis bahwa perbedaan sudut pandang tetap bernaung di bawah semangat kekeluargaan untuk mewujudkan Kota Tangerang yang semakin matang, inklusif, dan sejahtera.
Sinergi antara energi kritis mahasiswa dan responsivitas birokrasi ini menjadi fondasi kuat bagi tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Ke depan, Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kanal pengaduan publik dan memastikan setiap layanan dasar menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Langkah transparan ini sejalan dengan arah Reformasi Birokrasi nasional yang menekankan pada pelayanan prima dan akuntabilitas publik demi kemajuan Indonesia dari lingkup daerah. (Suwarman)
