BantenSatu.id-Belum genap lima puluh hari berselang sejak banjir besar 23 Januari lalu menyisakan trauma, warga Perumahan Periuk Damai kini kembali berhadapan dengan kenyataan pahit. Siklus delapan hari perjuangan membersihkan lumpur dan memperbaiki hunian yang luluh lantah kala itu, seolah menguap sia-sia saat air setinggi 5 meter kembali mengepung pemukiman sejak Sabtu malam (7/3).
Banjir kali ini bukan sekadar fenomena alam tahunan, melainkan ujian kemanusiaan yang mendalam. Di tengah upaya warga yang sedang “tertatih-tatih” membangun kembali pondasi ekonomi, hantaman air yang mencapai atap rumah memaksa segala bentuk pemulihan terhenti total.
Suara protes mulai menggema dari sudut-sudut pengungsian. Rahman, salah satu warga terdampak, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pola penanganan yang dianggapnya hanya bersifat tambal sulam. Ia menegaskan bahwa kerugian masif yang dialami warga seharusnya bisa diminimalisir jika konsep penanggulangan banjir didesain dengan benar sejak awal.
“Baru saja kami mulai merapikan rumah; membetulkan atap yang jebol, menggeser kembali tiang-tiang pintu yang bergeser, dan meratapi barang elektronik yang hilang. Kini semua hancur lagi,” ujar Rahman dengan nada getir.
Bagi Rahman dan warga lainnya, bantuan logistik sesaat bukanlah solusi yang mereka tuntut. “Kami bukan pengemis nasi bungkus atau anggota yang memperebutkan bantuan sembako. Kami tinggal di Periuk Damai karena memiliki IMB, yang artinya wilayah ini telah memenuhi syarat legal sebagai tempat tinggal. Kami membayar PBB dan berlangganan PAM, namun pemerintah tidak kunjung memberi solusi pada penanganan banjir,” tegasnya.
Kerusakan struktur bangunan—mulai dari atap yang jebol hingga pondasi yang bergeser—menunjukkan bahwa daya tahan hunian warga telah mencapai titik jenuh. Selain kehadiran fisik pemerintah dalam proses evakuasi, warga juga menuntut penyediaan lokasi penampungan barang berharga (shelter logistik) agar investasi seumur hidup seperti furnitur dan alat elektronik tidak terus-menerus menjadi korban kegagalan sistemik.
Masyarakat kini mulai mempertanyakan efektivitas anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan untuk proyek tanggul dan pompanisasi. Di tengah frekuensi banjir yang justru meningkat, muncul aspirasi kritis: apakah sudah saatnya pemerintah melakukan transformasi pengalokasian anggaran menuju solusi permanen seperti relokasi?
Uang rakyat yang dikonversi menjadi proyek fisik “statis” dinilai perlu dikaji ulang. Transformasi menuju solusi yang lebih humanis dianggap jauh lebih maslahat dibandingkan membiarkan warga terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung, menunggu janji yang tak kunjung surut bersama air.(Iri Masi/ARM)
