SERANG – Di penghujung tahun 2025, Provinsi Banten kembali menegaskan posisinya sebagai epicentrum kepedulian sosial nasional. Bertempat di Gedung Negara Provinsi Banten, Selasa (30/12/2025), sebuah prosesi simbolis namun penuh makna substansial berlangsung: penyaluran bantuan kemanusiaan sebesar Rp1 miliar dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten untuk korban bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Langkah ini bukan sekadar filantropi biasa, melainkan cerminan dari “Civic Virtue” (kebajikan warga negara) yang dipraktikkan oleh para pendidik di Banten.
Gubernur Banten, Andra Soni, saat menerima bantuan tersebut dari Ketua PGRI Banten, Jamaludin, memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Di mata Gubernur, donasi ini adalah bukti bahwa guru bukan hanya pahlawan di balik papan tulis, tetapi juga garda terdepan dalam diplomasi kemanusiaan.
“Bantuan ini adalah manifestasi dari empati kolektif yang melampaui batas geografis. Kita memastikan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan dari keringat para guru ini akan dikelola melalui mekanisme akuntabilitas publik yang ketat melalui BPBD Provinsi Banten, guna menjamin ketepatan manfaat di daerah terdampak,” ujar Andra Soni.
Secara edukatif, aksi ini mengajarkan bahwa kekuatan perubahan tidak selalu datang dari APBD, melainkan dari “Social Capital” (modal sosial) yang terorganisir dengan baik. Jamaluddin mengungkapkan bahwa total dana yang terhimpun mencapai Rp1,3 miliar, di mana Rp300 juta dialokasikan khusus via PGRI Pusat untuk memulihkan martabat dan kesejahteraan para guru di lokasi bencana yang turut kehilangan tempat tinggal dan sekolah.
Sekolah Gratis sebagai Investasi Peradaban
Momentum ini juga dimanfaatkan Gubernur Andra Soni untuk mempertegas visi besarnya dalam membangun SDM Unggul Banten. Di hadapan jajaran pendidik, ia mengulas urgensi keberlanjutan Program Sekolah Gratis yang kini telah memasuki tahun pertama pelaksanaannya.
Gubernur menekankan bahwa pendidikan gratis bukan sekadar membebaskan biaya, melainkan upaya memutus mata rantai kemiskinan struktural. Ia berencana melakukan institusionalisasi kebijakan agar program ini tidak bersifat temporer.
“Kita tidak boleh berhenti pada kebijakan yang bersifat karitatif. Ke depan, Sekolah Gratis harus memiliki legitimasi hukum yang rigid melalui Peraturan Daerah (Perda). Ini adalah komitmen konstitusional kita untuk memastikan akses pendidikan yang inklusif, termasuk bagi sekolah-sekolah berbasis agama (Madrasah), agar tidak ada satupun anak Banten yang tertinggal dalam gerbong kemajuan,” tegasnya.
Merespons visi tersebut, Jamaluddin yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, menyatakan bahwa PGRI siap menjadi mitra strategis dalam mengawal kualitas pendidikan di tengah kebijakan sekolah gratis. Baginya, pemerataan akses harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidik.
Pertemuan di akhir tahun ini mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat dan para petinggi negeri, bahwa Banten di bawah kepemimpinan Andra Soni tengah membangun fondasi peradaban yang kokoh. Fondasi tersebut dibangun di atas dua pilar utama Solidaritas Kemanusiaan yang Tanpa Batas dan Transformasi Pendidikan yang Berkeadilan.
Melalui langkah-langkah terukur ini, Pemprov Banten tidak hanya sekadar mengelola pemerintahan, tetapi sedang merajut masa depan bangsa yang lebih humanis dan berintelektual. (Aji Pangestu)
