CILEGON, BantenSatu News – Marwah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Cilegon kini tengah diuji oleh noktah hitam yang memalukan. Sebuah skandal dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang melibatkan oknum pegawai di lingkungan Kecamatan Grogol mencuat ke publik, menyisakan rasa pedih sekaligus tamparan keras bagi integritas pelayan masyarakat.
Kasus yang viral setelah jejak digital percakapan tak pantas tersebar ini, memicu reaksi emosional dari pimpinan daerah. Wakil Wali Kota Cilegon secara terbuka menyatakan rasa sedih dan malu atas perilaku oknum yang seharusnya menjadi teladan bagi warga. “Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan luka bagi etika birokrasi kita,” ungkapnya menyiratkan kekecewaan mendalam.
Merespons kegaduhan tersebut, BKPSDM Kota Cilegon segera mengambil langkah taktis. Kepala BKPSDM, Joko Purwanto, menegaskan bahwa institusinya tidak tinggal diam. Sebagai tindakan preventif dan administratif, pihak BKPSDM telah menjadwalkan pemindahan kedua pihak—baik korban maupun terduga pelaku—ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbeda.
“Langkah ini kami ambil bersamaan dengan momentum perpanjangan SK P3K paruh waktu. Tujuannya jelas, untuk menjaga kondusivitas kerja dan memberikan ruang bagi proses penanganan lebih lanjut,” ujar Joko Purwanto melalui pesan singkat, Senin (30/03/2026). Saat ini, salah satu pihak bahkan sudah digeser lebih awal ke tingkat kecamatan sebagai langkah darurat.
Kegetiran kasus ini semakin memuncak saat terungkap bahwa dugaan praktik asusila ini bukanlah peristiwa tunggal. Korban mengaku telah menerima perlakuan tidak pantas, baik secara verbal maupun fisik, sejak rentang tahun 2022 hingga 2023. Modus yang digunakan pun tergolong manipulatif; pelaku kerap menggunakan dalih pekerjaan untuk memancing korban berkomunikasi hingga larut malam.
Kini, publik menanti ketegasan lebih dari sekadar rotasi jabatan. Di tengah sorotan tajam masyarakat Indonesia, kasus di Kelurahan Gerem ini menjadi pengingat bahwa pengawasan internal dan penguatan moral di tubuh ASN adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.
Keputusan rotasi memang menjadi solusi administratif jangka pendek, namun penyembuhan trauma korban dan pembersihan moral birokrasi adalah perjalanan panjang yang harus dikawal bersama. Cilegon tidak boleh hanya dikenal karena skandalnya, melainkan karena keberaniannya menindak tegas setiap bentuk penyimpangan.
Penulis: Arif Hidayat
Editor: Armand
