KOTA TANGERANG, BantenSatu.id-Minggu, 8 Maret 2026 lalu, menjadi saksi bisu kembalinya siklus nestapa di Perumahan Periuk Damai, Kota Tangerang. Untuk kedua kalinya sejak awal tahun 2026, yakni pada 23 Januari lalu, saat ini kawasan Periuk Damai terendam banjir ekstrem dengan ketinggian air mencapai 2 hingga 4 meter, nyaris menyentuh atap hunian warga. Meski berbagai program pompanisasi dan pembangunan tanggul telah digencarkan Pemerintah Kota Tangerang, alam seolah mengungkap tabir sejarah yang selama ini terabaikan, bahwa kebijakan tata ruang masa lalu menjadi akar persoalan yang tak kunjung usai.
Musibah ini sejatinya bukan sekadar fenomena alam, melainkan dampak dari kebijakan masa lalu yang mengubah ekosistem rawa menjadi pemukiman. Suminta, seorang saksi mata sejarah lokal, mengungkapkan bahwa lahan Perumahan Periuk Damai pada mulanya adalah lahan basah murni.
“Dulu lahan ini rawa, bukan daratan. Saat pembangunan, tanah tidak ditimbun dari luar, melainkan dikeruk dari bawah dan dibalikkan agar nampak seperti daratan,” kenangnya. Realitas ini menjelaskan mengapa wilayah ini tetap menjadi cekungan air yang sulit dikeringkan meski sistem drainase telah dibangun.
Persoalan kian pelik karena aliran air dari Situ Bulakan yang meluap tidak dapat dialirkan secara optimal menuju kawasan Akong yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Tangerang. Armand, Ketua Forum Lembaga Indonesia, menekankan pentingnya intervensi Gubernur Banten, Andra Soni.
“Persoalan Periuk tidak bisa hanya dipikul Pemkot Tangerang sendirian. Ini adalah masalah lintas wilayah yang memerlukan keberanian pemimpin provinsi untuk menyentuh inti persoalan, yakni sinkronisasi tata kelola air antara kota dan kabupaten,” tegasnya.
Hal senada juga diungkap JK mantan pegawai PUPR Kota Tangerang yang tinggal diMutiara Pluit, menurutnya pompanisasi untuk meminimalisir tumpahan air dari situbulakan kurang mengena bahkan dianggapnya pemborosan solar dan hal ini juga diketahui intern PUPR namun terkendala penanganan listas wilayah.
‘Kita dulu sering membahas hal ini pada rapat rapat penanganan banjir khususnya wilayah periuk, solusi pamungkasnya sebenarnya bukan pada pembangunan Tanggul saja sebagai penyangga derasnya air luapan dari situbulakan juga bukan hanya penyedotan air, tapi ada satu hal yakni penanganan lintas wilayah dan itu kewenangannya ada di Gubenur Banten dan itu belum dilakukan secara sempurna sampai saat ini, hanya arahan arahan saja, artinya penanganan hanya pada rumputnya saja tidak pada akarnya,
Di tengah kepungan air, sisi humanis tetap terjaga melalui kolaborasi masif. Sebanyak 860 jiwa terdampak kini mendapatkan penanganan di titik pengungsian utama, termasuk Masjid Al Jihad dan GOR Total Persada. Petugas gabungan BPBD Kota Tangerang bersama pemuda setempat bekerja bahu-membahu melakukan evakuasi dan menyiagakan pompa untuk mempercepat surutnya air yang diprediksi memakan waktu hingga tujuh hari.
Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan telah mengaktifkan jejaring logistik dan medis:
- Dapur Umum: Ribuan paket nasi bungkus didistribusikan setiap hari melalui posko di Kantor Kecamatan Periuk dan dapur umum relawan.
- Layanan Medis: Puskesmas Periuk Jaya menyiagakan posko kesehatan 24 jam dan unit mobile untuk menjangkau warga yang bertahan di lantai dua rumah mereka.
- Logistik: Bantuan berupa hygiene kit, perlengkapan bayi, dan obat-obatan dasar telah tersedia di posko utama bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk menyalurkan bantuan melalui jalur resmi di Kantor Kecamatan Periuk demi memastikan distribusi yang merata dan tepat sasaran. Kini, harapan warga tertumpu pada langkah konkret jangka panjang yang melampaui sekat administrasi, agar Periuk Damai tidak lagi menjadi panggung rutin bagi duka yang sama setiap tahunnya.
Penanganan banjir Periuk Damai adalah ujian bagi integrasi kebijakan antara pemerintah daerah dan provinsi. Tanpa keberanian membedah akar sejarah dan menyelaraskan aliran air lintas batas, teknologi pompa tercanggih sekalipun hanya akan menjadi solusi sementara bagi tragedi yang menetap.(Irin Masi)
