Sabtu, 02 Mei 2026

per

Krisis Manajerial Porprov VII Banten, KONI Kota dan Kabupaten Tangerang Desak Provinsi Ambil Alih Penyelenggaraan

KONI Kota dan Kabupaten Tangerang desak KONI Banten ambil alih Porprov VII dari Tangsel.
Ketua KONI Kota Tangerang dan Ketua KONI Kabupaten Tangerang saat menggelar pertemuan tertutup guna membahas langkah strategis penyelamatan penyelenggaraan Porprov VII Banten 2026.
TANGERANG, BantenSatu News – Suhu politik olahraga di Provinsi Banten memanas jelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026. Aliansi strategis antara KONI Kota Tangerang dan KONI Kabupaten Tangerang secara resmi mendesak KONI Provinsi Banten untuk mengambil alih hak penyelenggaraan dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) selaku tuan rumah.
Desakan ini mencuat dalam pertemuan koordinasi pada Kamis (30/4), menyusul indikasi ketidaksiapan manajerial yang dianggap dapat mengancam integritas kompetisi. Penentuan tanggal pelaksanaan yang belum pasti, ketidakjelasan daftar cabang olahraga (cabor), hingga belum diserahkannya draf Peraturan Porprov menjadi rapor merah yang disoroti oleh kedua wilayah penyangga tersebut.
Ketua KONI Kota Tangerang, Dirman, menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya penyelamatan agar esensi pembinaan atlet tidak tercederai oleh kendala administratif. “Kami berharap KONI Provinsi Banten mengambil alih pelaksanaan. Tangsel tetap sebagai lokasi tuan rumah, namun kendali penyelenggaraan harus ditarik ke tingkat provinsi agar berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua KONI Kabupaten Tangerang, Eka Wibayu, merujuk pada Pasal 3 Ayat 7 Peraturan Porprov 2026 sebagai landasan hukum bagi provinsi untuk mengambil langkah strategis. Ia mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait banyaknya tahapan yang telah melewati tenggat waktu (deadline).
“Berdasarkan aturan, tanggal pelaksanaan seharusnya sudah diumumkan 18 bulan sebelumnya, dan penetapan cabor minimal 12 bulan sebelum laga dimulai. Namun, hingga saat ini kepastian tersebut belum kami terima secara resmi. Perubahan peraturan di Raker KONI Banten 2026 pun belum didistribusikan ke daerah,” ujar Eka.
Ketidakpastian ini menciptakan kegelisahan bagi para pengurus cabor di daerah yang tengah menyusun program latihan serta anggaran bagi para atlet. Urgensi pengambilan alih ini dipandang sebagai solusi humanis demi menjamin keadilan bagi ribuan atlet yang telah bersiap, sekaligus memastikan Porprov VII tetap menjadi panggung prestasi yang bermartabat dan profesional.
Keputusan kini berada di tangan KONI Provinsi Banten. Respons yang cepat dan tegas akan menentukan apakah Porprov VII menjadi simbol kegemilangan olahraga Banten atau justru menjadi preseden buruk bagi tata kelola organisasi olahraga nasional.
Pewarta: Faisal| Editor:Mulkan Siregar

Tags

Terkini