JAKARTA, BantenSatu News – Integritas ruang digital nasional kembali menjadi sorotan tajam pemerintah. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, secara tegas memberikan respons terhadap unggahan video di kanal YouTube milik tokoh senior Amien Rais yang memuat narasi terkait kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam pernyataan resminya melalui akun Instagram @kemkomdigi pada Sabtu (2/5/2026), Meutya Hafid mengategorikan konten tersebut sebagai bentuk pembunuhan karakter dan serangan personal yang tidak berdasar pada fakta. Komdigi telah mengidentifikasi bahwa narasi yang dibangun berpotensi menciptakan kegaduhan publik serta merendahkan martabat Pimpinan Tertinggi Negara.
“Isi video tersebut adalah hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian. Ruang demokrasi digital seharusnya menjadi ruang adu gagasan, bukan ruang memproduksi konten kebencian yang menyerang martabat manusia,” tegas Meutya Hafid.
Pemerintah melalui Komdigi memastikan akan mengambil langkah hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penayangan dan distribusi konten tersebut dinilai telah memenuhi unsur pelanggaran dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2). Berdasarkan pantauan terkini, video berdurasi delapan menit berjudul “JAUHKAN ISTANA DARI SKANDAL MORAL” tersebut telah dihapus atau tidak lagi dapat diakses di kanal resminya.
Sisi menarik muncul dari internal politik, di mana DPP Partai Ummat secara terbuka menyatakan jarak terhadap pernyataan tersebut. Ketua DPP Partai Ummat, Aznur Syamsu, menegaskan bahwa apa yang disampaikan Amien Rais merupakan pernyataan pribadi dan tidak merepresentasikan sikap partai.
“Kami menyayangkan pernyataan tersebut dari Pak Amien Rais. Beliau offside dan ini tidak ada kaitannya dengan persoalan bangsa dan negara saat ini,” ujar Aznur saat dihubungi.
Tragedi komunikasi digital ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa mengenai batasan antara kritik konstruktif dan fitnah yang merusak. Penegakan hukum yang akuntabel diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial serta memuliakan etika dalam berkomunikasi di ruang siber.
Pemerintah dalam menyaring konten hoaks adalah upaya menjaga marwah demokrasi. Kematangan dalam berpendapat secara digital menjadi kunci utama agar energi bangsa tidak habis dalam pusaran kegaduhan yang tidak produktif.
Pewarta: Ricky Subardja, | Editor: Ismail Saleh
