TANGERANG, BantenSatuNews – Potret tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten saat ini menampilkan dua sisi yang kontras: hambatan administratif yang melumpuhkan aspek kemanusiaan di pedesaan, serta efisiensi layanan jemput bola yang memacu denyut ekonomi di perkotaan. Fenomena ini menjadi refleksi penting bagi pemangku kebijakan dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum aset dengan pemenuhan hak dasar warga.
Di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, seorang warga bernama Usman kini harus bertahan hidup tanpa naungan setelah huniannya luluh lantak rata dengan tanah. Alih-alih mendapatkan penanganan darurat, bantuan bagi Usman justru terganjal labirin administratif terkait status lahan yang merupakan aset Pemerintah Desa Kemiri.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari aktivis setempat yang menggugat nurani para pejabat daerah. “Status lahan tidak boleh menjadi tameng untuk menunda kehadiran negara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Ini adalah kegagalan fungsi pengayoman,” tegasnya. Publik kini mendesak agar Pemerintah Desa segera memberikan solusi diskresi demi keselamatan nyawa warga yang terancam.
Berbanding terbalik dengan kebuntuan di Kemiri, Pemerintah Provinsi Banten justru menunjukkan performa responsif di sektor perdagangan. Melalui program “Banten Melayani”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan jemput bola pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Selasa (14/04).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten, Iwan Hermawan, menjelaskan bahwa kepemilikan NIB merupakan kunci bagi pengecer untuk mendapatkan pasokan Minyakita langsung dari distributor resmi seperti Bulog. “Langkah ini efektif menekan inflasi karena memotong rantai distribusi yang panjang,” ujar Iwan. Senada dengan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Banten, Nasir, memastikan pasokan pangan di pasar tetap stabil dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan ini menunjukkan bahwa kemajuan digitalisasi layanan ekonomi seperti NIB harus dibarengi dengan kepekaan sosial terhadap krisis kemanusiaan di tingkat akar rumput. Masyarakat berharap semangat “jemput bola” yang diterapkan di pasar-pasar juga dapat diaplikasikan dalam menangani kasus bencana hunian warga miskin, agar tidak ada lagi warga yang “terlupakan” di balik dalih administratif.
Pewarta: Irin Masi | Editor: Ananta Fathur
