bantensatu.id-Pemerintah Provinsi Banten melibatkan perangkat lingkungan hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memperkuat akurasi pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Langkah tersebut diharapkan menghasilkan basis data ekonomi yang lebih komprehensif sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan keterlibatan RT dan RW akan membantu mendampingi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) saat melakukan pendataan di lapangan. Pendampingan itu dinilai penting untuk membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam memberikan informasi mengenai aktivitas ekonomi maupun usahanya.
“Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota siap mengawal pelaksanaan sensus ini. Para bupati dan wali kota akan melibatkan perangkatnya sampai ke tingkat RT dan RW untuk mendampingi petugas BPS di lapangan,” ujar Andra usai didata Petugas Pendata Lapangan (PPL) di Rumah Dinas Gubernur Banten, Rabu.
Baca juga: DPRD Banten Usulkan Raperda Baru, Perkuat Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil
Menurut Andra, dukungan perangkat kewilayahan menjadi faktor penting mengingat cakupan Sensus Ekonomi 2026 jauh lebih luas dibandingkan sensus sebelumnya yang dilaksanakan satu dekade lalu.
Ia menjelaskan, pendataan kali ini tidak hanya menyasar perusahaan besar dan menengah, tetapi juga pelaku usaha mikro, usaha rumahan, hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Manfaat sensus ini sangat besar untuk memotret kondisi riil ekonomi Banten satu dekade terakhir. Partisipasi masyarakat memberikan data akurat akan menjadi dasar bagi kami agar perumusan kebijakan ke depan lebih tepat sasaran,” katanya.
Baca juga: Ratusan Ribu Anak Jadi Sasaran POPM Cacingan, Dinkes Kota Tangerang Perkuat Upaya Cegah Stunting
Andra juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus maupun memberikan data yang dibutuhkan. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian nasional dan daerah.
Data yang akurat, lanjutnya, akan menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat pemberdayaan pelaku usaha, serta meningkatkan efektivitas berbagai program pemerintah yang menyasar sektor produktif.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Yuliana, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Banten yang dinilai menunjukkan komitmen bersama dalam menghasilkan data ekonomi yang berkualitas.
Menurut Yusniar, kehadiran RT dan RW sebagai pendamping petugas sensus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga proses pendataan berlangsung lebih lancar dan menghasilkan informasi yang benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan.
“Keterbukaan Bapak Gubernur dan adanya jaminan pendampingan dari perangkat RT/RW ini menjadi langkah yang sangat baik. Kami berharap ini dapat mengedukasi masyarakat agar bersedia menerima petugas Sensus Ekonomi serta memberikan data yang jujur dan apa adanya,” ujar Yusniar.
Pelibatan perangkat lingkungan tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar proses pendataan, tetapi juga memperkuat kualitas basis data ekonomi Provinsi Banten sebagai rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, pengembangan dunia usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang.
Data bukan sekadar angka yang tersimpan dalam laporan statistik. Di balik setiap informasi yang dihimpun, terdapat potret kehidupan masyarakat yang akan menentukan arah kebijakan pemerintah. Karena itu, kejujuran masyarakat dan ketelitian petugas menjadi investasi penting agar pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata, bukan sekadar asumsi.
Reporter: VA Editor: Faisal
