Minggu, 22 November 2026

Kemenhut: Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Masih Wacana, Belum Diputuskan

Kementerian Kehutanan menegaskan wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan. Klarifikasi ini disampaikan Sabtu (14/11/2026) setelah pernyataan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo di COP31 Antalya memicu penolakan warga Pandeglang.

banten.id —Pemerintah menyampaikan wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (_Rhinoceros sondaicus_) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Wacana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).

Baca juga: 666 Siswa Keracunan, Kepala BGN Murka Sebut Kelalaian Sengaja

COP31 adalah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 yang berlangsung pada 9-20 November 2026 di Antalya, Turki.

Hashim mengatakan, wacana tersebut berkaitan dengan risiko bencana alam di Ujung Kulon.

“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah. Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo,” kata Hashim.

Baca juga: Gus Kikin Pimpin Arus Suara Kandidat Ketua Umum PBNU, Bola Keputusan Kini di Tangan AHWA

“Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur, paling ujung, berhadapan dengan Pulau Bali,” ujarnya.

Hashim juga menyampaikan, pemerintah menawarkan proyek tersebut kepada calon investor dan donor melalui skema pendanaan konservasi. Salah satu skema yang disebut adalah Tropical Forest Forever Facility (TFFF).

Dalam rangkaian COP31, Indonesia mendapatkan komitmen 100 juta dolar AS dari Norwegia melalui mekanisme Result Based Contribution (RBC) atas penurunan emisi.

Kementerian Kehutanan menyampaikan klarifikasi pada Sabtu (14/11/2026). Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan penyebutan Alas Purwo masih sebatas wacana.

“Penyebutan Taman Nasional Alas Purwo perlu dipahami sebagai wacana lokasi yang sangat potensial untuk pengembangan habitat kedua badak jawa, namun demikian belum sebagai keputusan penetapan lokasi ataupun rencana operasional translokasi,” kata Ristianto.

“Tindak lanjutnya tentu memerlukan kajian ilmiah dan persiapan teknis yang menyeluruh,” ujarnya.

Ristianto mengatakan, wacana pengembangan habitat kedua sudah dibicarakan sejak dekade 1980-an. Lokasi yang pernah dikaji antara lain Gunung Honje, kawasan yang kini menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, serta Cikepuh.

Kemenhut menyatakan, perlindungan Badak Jawa di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas utama.

Badak Jawa (_Rhinoceros sondaicus_) berstatus Critically Endangered dalam daftar IUCN Red List dan tercatat dalam Appendix I CITES. Di Indonesia, satwa ini termasuk satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Populasi liar Badak Jawa saat ini hanya terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon. Populasi di Taman Nasional Cat Tien, Vietnam, dinyatakan punah pada 2011.

Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas 1.206 kilometer persegi. Taman Nasional Alas Purwo memiliki luas 434,2 kilometer persegi.

Di dalam Taman Nasional Ujung Kulon terdapat Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) seluas 5.100 hektare yang dibangun sebagai kawasan studi dan konservasi Badak Jawa.

Wacana relokasi tersebut mendapat tanggapan dari masyarakat dan aktivis di Banten.

Warga Kabupaten Pandeglang, Bayu Kusuma, menyatakan menolak rencana pemindahan tersebut.

“Saya sebagai warga Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menolak keras rencana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Apa pun alasannya, termasuk alasan terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau,” kata Bayu.

Yayasan GEMARI melalui Yudi Wahyudin meminta pemerintah melakukan kajian ilmiah komprehensif, transparansi, dan pelibatan masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon meminta pemerintah mengkaji rencana tersebut secara transparan dan melibatkan masyarakat lokal.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Global Strategis Analisis Indonesia (LKGSAI), Armand, menyampaikan lima rekomendasi.

“Pertama, tunda wacana Alas Purwo sampai kajian kelayakan ilmiah dipublikasi dan AMDAL selesai. Kedua, optimalkan JRSCA 5.100 hektare yang sudah ada di dalam Ujung Kulon. Ketiga, buka semua dokumen ke publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keempat, libatkan masyarakat Pandeglang dan Banyuwangi dalam musyawarah formal. Kelima, perkuat perlindungan di Ujung Kulon,” kata Armand.

Hingga Sabtu (14/11/2026), belum ada kajian kelayakan, AMDAL, jadwal pemindahan, maupun rencana operasional translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo yang dipublikasikan pemerintah.

Penulis: Arumka/ Editor:  Faisal

 

Tags

Terkini