JAKARTA-bantensatu.id, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu kepada sejumlah pihak dalam 10 kasus pelanggaran pasar modal.
Dalam penanganan 10 kasus tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp23,77 miliar dan menjatuhkan denda administratif total Rp3,71 miliar.
Selain itu, OJK juga menjatuhkan larangan beraktivitas di sektor Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon (PMDK), penutupan rekening efek, serta perintah pemenuhan kewajiban tertentu.
Baca juga: Pemkot Tangerang Gali Strategi Optimalisasi Pajak Digital ke Pemkot Semarang
Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa integritas pasar modal tidak bisa ditawar. Manipulasi harga, keterbukaan informasi yang dilanggar, dan transaksi yang tidak prosedural bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merugikan investor dan merusak kepercayaan publik terhadap pasar.
Tiga kasus di antaranya merupakan manipulasi perdagangan saham, yakni saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).
Dalam kasus HOMI, manipulasi terjadi pada periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023. OJK menemukan keterlibatan PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S. dalam pola perdagangan yang menciptakan gambaran menyesatkan atas aktivitas perdagangan saham.
Baca juga: Rupiah Pimpin Penguatan Mata Uang Asia di Tengah Koreksi Dolar AS dan Sinyal Hawkish Bank of Japan
OJK menghitung keuntungan tidak sah dari transaksi tersebut sebesar Rp6,89 miliar dan memerintahkan keempat pihak untuk mengembalikan keuntungan tersebut. Teddi Budiman dilarang beraktivitas di sektor PMDK selama lima tahun, Hermanto selama 10 tahun, dan Indra S selama tiga tahun. OJK juga memerintahkan penutupan 15 rekening efek yang digunakan dalam perdagangan tersebut.
Dalam kasus SAMF, manipulasi terjadi pada periode 4 hingga 19 Mei 2021. Keuntungan tidak sah yang dihitung OJK sebesar Rp12,55 miliar, terdiri dari Rp10,83 miliar dari JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur serta Rp1,71 miliar dari Andre Parlindungan dan kawan-kawan.
Dalam kasus SMDM, manipulasi terjadi pada periode 6 September hingga 18 Oktober 2022. Keuntungan tidak sah sebesar Rp4,32 miliar. Sembilan pihak diperintahkan mengembalikan keuntungan dan dikenai larangan beraktivitas di sektor PMDK selama tiga hingga lima tahun.
Tiga kasus ini menunjukkan pola yang sama: harga saham digerakkan bukan oleh kinerja fundamental perusahaan, melainkan oleh rekayasa transaksi. Investor ritel menjadi pihak yang paling rentan dirugikan.
Selain manipulasi saham, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) atas pelanggaran ketentuan keterbukaan informasi. OJK mendenda TECH Rp250 juta. Sean William Henley selaku Presiden Komisaris saat itu didenda Rp200 juta, sedangkan Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha masing-masing didenda Rp80 juta.
OJK juga menjatuhkan sanksi kepada PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) karena tidak mengikuti prosedur transaksi material terkait perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. Perusahaan didenda Rp800 juta. Dua direkturnya, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, didenda tanggung renteng Rp400 juta.
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) didenda Rp550 juta karena gagal mengalihkan 114.068.100 saham treasuri hingga batas waktu 4 April 2025. Perusahaan diperintahkan mengalihkan seluruh saham tersebut dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.
OJK juga menjatuhkan sanksi kepada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK), dan PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) atas pelanggaran transaksi afiliasi, transaksi material, dan pelaporan keuangan. PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk didenda Rp300 juta dan diberikan teguran tertulis.
Sanksi terhadap emiten ini menegaskan satu prinsip penting dalam tata kelola pasar modal: keterbukaan informasi dan prosedur transaksi bukan formalitas. Keduanya adalah instrumen perlindungan bagi pemegang saham publik.
OJK menyatakan penegakan hukum dalam 10 kasus tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas pasar modal dan melindungi investor.
Reporter: Arumka | Editor: Faisal


