KOTA TANGERANG, bantensatu.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali mengukuhkan dominasinya dalam peta tata kelola keuangan nasional. Melalui raihan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang menyentuh angka 86,23 dengan predikat Baik, Pemkot Tangerang resmi mengamankan posisi dalam jajaran elite 40 pemerintah daerah di Indonesia untuk mengikuti tahapan validasi penentuan daerah dengan pengelolaan fiskal terbaik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, memaparkan langsung strategi berbasis data tersebut secara daring di hadapan tim validator nasional dari Ruang Tangerang Live Room, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (18/06/2026). Dalam agenda Validasi Hasil Pengukuran IPKD yang diinisiasi oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri ini, Maryono mengungkapkan lompatan performa finansial kota yang sangat signifikan.
“Kenaikan IPKD sebesar 18,44 poin dibanding tahun sebelumnya menunjukkan penguatan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan efektif berkat sinergi seluruh perangkat daerah,” tegas Maryono.
Anggaran belanja daerah dipastikan mengalir deras untuk pemenuhan hak-hak dasar publik. Berdasarkan data postur APBD, Pemkot Tangerang mengalokasikan 30,5 persen anggaran untuk sektor pendidikan dan 21,12 persen untuk sektor kesehatan. Intervensi anggaran yang presisi ini secara linier mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang, dari angka 80,98 menjadi 81,53.
Pemaparan komprehensif ini menuai respons positif dari tim validator. Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV, Alexander Wibisono, selaku panelis dari unsur media, mengapresiasi keberpihakan anggaran tersebut namun memberikan catatan kritis. “Saya berharap Pemkot Tangerang terus menjaga akses publik untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah agar berkelanjutan dan tetap akuntabel. Menurut saya, yang paling penting ialah kita menjaga transparansinya,” cetus Alexander.
Proses penilaian independen ini juga mengikutsertakan akademisi Universitas Sebelas Maret, Sutaryo, Ph.D, guna menjamin proses validasi berjalan objektif, akurat, komprehensif, dan akuntabel sebelum pengumuman penghargaan berbasis regional pulau final dirilis.
Angka di Atas Kertas Realitas
Skor 86,23 dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tentu memanjakan mata para birokrat. Ini adalah angka kosmetik yang indah untuk dipajang di baliho kota atau laporan pertanggungjawaban. Namun, kita harus selalu cemas terhadap fetisisme statistik. Seringkali, di dalam matematika kekuasaan, sebuah daerah bisa dinilai “Sangat Baik” dalam menyerap anggaran, tetapi kering dalam mengubah nasib manusia di pinggiran sosiologisnya.
Alokasi 30,5 persen untuk pendidikan dan 21,12 persen untuk kesehatan adalah langkah maju yang wajib dihormati. Tetapi transparansi, seperti yang diingatkan validator media, bukan sekadar menyediakan dokumen PDF anggaran di situs web resmi untuk diunduh. Transparansi adalah membuka jendela puskesmas agar rakyat tahu kenapa obat habis, dan meruntuhkan sekat sekolah agar orang tua paham ke mana setiap rupiah pajak mereka mengalir. Penghargaan dari Kemendagri ini baru akan bermakna jika kemakmuran itu tidak hanya divalidasi oleh para akademisi di ruang seminar, melainkan dirasakan langsung oleh isi dompet dan piring makan warga Tangerang.
Reporter: Irin Masi| Editor: Faisal
