KOTA TANGERANG, bantensatu.id – Di tengah bayang-bayang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, imbauan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang mengajak masyarakat beralih ke moda transportasi umum Bus Tayo dan Angkot Si Benteng menuai kritik tajam. Kebijakan tarif murah Rp2.000 tersebut dinilai mengabaikan substansi teknis makro transportasi urban dan berpotensi menyembunyikan inefisiensi anggaran daerah yang kronis.
Pakar tata kota dan analis kebijakan publikmenilai narasi yang dilemparkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang memuat sejumlah cacat logika (logical fallacy) serta anomali data yang tidak sinkron dengan realitas di lapangan.
Ilusi “Tarif Murah” dan Cacat Logika Transportasi
Dalam rilis resminya, Kepala Dishub Kota Tangerang, Achmad Suhaely, mengklaim bahwa migrasi ke Bus Tayo dan Si Benteng adalah solusi konkret untuk menekan pengeluaran harian sekaligus mengurai kemacetan.
Namun, secara ilmiah, argumen tersebut dinilai keliru dalam memetakan perilaku pengguna jalan (Transport Demand Management). Pengguna BBM Pertamax umumnya berasal dari kelas menengah yang memprioritaskan efisiensi waktu perjalanan (time-utility) dan aksesibilitas langsung (point-to-point).
Menawarkan Bus Tayo yang saat ini baru melayani 4 koridor terbatas tanpa adanya lajur khusus (dedicated lane) dinilai tidak rasional. Tanpa sterilisasi jalur, armada Bus Tayo dan Si Benteng akan terjebak dalam kemacetan yang sama dengan kendaraan pribadi. Akibatnya, waktu tempuh membengkak dan gagal memicu perpindahan moda (modal shift) secara signifikan.
Anomali Data Penumpang: Klaim vs Realitas Performa
Klaim keberhasilan Pemkot Tangerang yang kerap menonjolkan angka total jangkauan penumpang tahunan juga tidak lepas dari sorotan tajam. Jika matematika dasar diterapkan pada total keterisian armada, rata-rata harian penumpang per koridor disinyalir masih sangat rendah di bawah kapasitas maksimal kendaraan (low load factor).
Rendahnya tingkat keterisian ini mengindikasikan bahwa banyak armada bus yang beroperasi dalam kondisi kosong atau sepi penumpang. Kondisi ini berbanding terbalik dengan narasi “diminati secara luar biasa” yang kerap dipublikasikan otoritas terkait.
Subsidi Masif di Tengah Defisit Fiskal
Sorotan paling krusial tertuju pada keberlanjutan fiskal daerah. Tarif murah Rp2.000 yang dinikmati masyarakat sejatinya bukan merepresentasikan biaya operasional riil, melainkan hasil suntikan subsidi masif (Public Service Obligation) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui BUMD PT Tangerang Nusantara Global (TNG).
Ironisnya, program Si Benteng dan Bus Tayo justru menghadapi tantangan pemotongan anggaran akibat adanya kebijakan efisiensi dan penyusutan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Kondisi ini memicu kritik bahwa Pemkot Tangerang memaksakan pencitraan politik transportasi murah, sementara utilitasnya rendah. Alokasi APBD yang tersedot untuk mensubsidi “bus kosong” tersebut dinilai menciptakan biaya kesempatan (opportunity cost) yang hilang, yang semestinya dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan makro atau fasilitas pedestrian yang lebih mendesak.
Hingga berita ini diturunkan, publik dan sejumlah pengamat mendesak adanya audit independen terhadap rute operasional dan efektivitas anggaran PT TNG agar pengelolaan transportasi di Kota Tangerang tidak sekadar menjadi komoditas retorika publik, melainkan solusi mobilitas yang berkelanjutan.
“Jadi di mana letak kebaikan budi Pemkot Tangerang ketika menyodorkan tarif dua ribu perak ini? Nol besar. Ini bukan kebijakan publik yang lahir dari isi kepala yang waras, melainkan kepanikan birokrasi yang gemar memproduksi fiksi eceran.Anda menyuruh pemilik motor sport turun dan naik ke dalam bus kota yang terjebak di kemacetan yang sama, lalu Anda sebut itu penghematan? Itu bukan menghemat uang rakyat, itu adalah memaksa rakyat membayar harga sebuah kegagalan dengan hilangnya waktu produktif mereka.Uang pajak habis dibakar untuk mensubsidi bus-bus kosong yang berputar-putar di jalanan kota demi sekadar memenuhi laporan ritase di atas kertas. APBD berdarah-darah demi sebuah kosmetik politik bernama ‘transportasi murah’. Kerangka berpikir kekuasaan di kota ini rupanya sudah melompat jauh ke awan-awan pencitraan, sementara logika transportasinya masih tiarap membentur aspal!”Reporter: Irin Masi
Editor: Faisal
