Minggu, 22 November 2026

Banten Darurat Air Bersih:146 Anak Jadi Korban Pertama, Ini Bukan Sentimen, Ini Data

Anak-anak Serpong Lagoon, Banten, jadi korban pertama air tercemar E. Coli, 146 anak sakit dari total 176 warga
Anak-anak menjadi korban pertama dalam kasus air tercemar di Serpong Lagoon, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dari 176 warga sakit, 146 adalah anak-anak.

bantensatu.id- Tangsel, Jika ada 146 anak yang sakit di satu perumahan dalam waktu yang hampir bersamaan, itu bukan kebetulan. Itu bukan sentimen. Itu data. Perumahan Serpong Lagoon, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, kini menjadi simbol darurat air bersih di Banten.

Dari 176 warga yang sakit, 146 adalah anak-anak. 30 sisanya orang dewasa. Artinya, 83 persen korban adalah anak. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa soal izin WTP. Anak-anak yang tidak pernah ikut rapat. Anak-anak yang tidak pernah menandatangani kontrak air. Tapi mereka yang pertama kali jatuh sakit.

Data 1: Jumlah korbanHingga 20 Oktober 2026 pukul 15.00 WIB, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mencatat 176 warga mengalami gangguan kesehatan. Data itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Allin Hendalin Mahdaniar. Dari jumlah itu, 146 adalah anak-anak.

Baca juga: Tragedi Air Bersih Serpong Lagoon: Mengalirkan E. Coli Tinggi dari Kubangan Ilegal, Ratusan Balita Jadi Korban

Sebelumnya, pada 12 Oktober 2026, Dinkes mencatat 145 warga mengalami gejala diare, dengan 67 orang telah sembuh, 67 menjalani rawat jalan, dan 11 orang dirawat di rumah sakit.

Pendataan dilakukan lewat formulir daring kepada pelanggan air PT Arfa Putra Soegama yang mengalami demam, mual, muntah, atau diare.

Data 2: Hasil Lab

Baca juga: Wabah Penyakit Raw Milk Meningkat, Konsumen Diimbau Cermat Periksa Label Pasteurisasi

Berdasarkan pemeriksaan puskesmas terhadap sampel air dari salah satu rumah, ditemukan bakteri Escherichia coli (E. Coli) sebesar 5-7 CFU, padahal standar yang dipersyaratkan adalah nol.

Hasil uji sampel pada 7 Oktober 2026 hanya mencakup analisis fisika dan kimia. Air tersebut dinyatakan tidak memenuhi baku mutu sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Fitria Oriza, pada 20 Oktober 2026 menyebut jumlah warga bergejala mencapai 176 orang berdasarkan data per 19 Oktober. Dalam RDP di DPRD Kota Tangerang Selatan pada 14 Oktober 2026, jumlah kasus yang dilaporkan adalah 146 orang.

Dinkes menyebut kasus muntaber tersebut berkaitan dengan paparan bakteri E. Coli pada air yang dialirkan ke rumah warga. Dinkes juga menyatakan temuan itu masih perlu dikaitkan dengan hasil penyelidikan epidemiologi.

Data 3: Keluhan sejak 16 September

Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, dalam RDP Rabu, 14 Oktober 2026, mengungkapkan keluhan secara intensif mulai terjadi sejak 16 September 2026 dan mencapai puncaknya ketika ratusan warga mengalami muntah dan diare.

Artinya, ada hampir satu bulan jarak antara keluhan pertama dan penanganan serius. Satu bulan yang cukup untuk membuat 146 anak sakit.

Ketua RT 04 / RW 01 Klaster Aquatic, Suhendar, menyebut dirinya pernah mengirimkan surat dua kali. Pada 2024 ia meminta kepada pengelola air dalam hal ini PT Cahaya Subur Lestari dan BSA untuk hasil pemeriksaan kualitas air, tidak dijawab. Pada 2025 dan 2026, surat dikirim lagi melalui surat RT, sama tidak pernah dijawab.

Pengamat Kesehatan Anak dan Kesehatan Publik Banten, dr. Maya Kusuma, Sp.A., http://M.Kes., menjelaskan mengapa anak-anak menjadi korban pertama dalam kasus seperti ini.

“Anak-anak itu bukan dewasa versi kecil. Daya tahan tubuh mereka belum sempurna. Mereka lebih sering minum air, lebih sering mandi, lebih sering main air, dan lebih sering memasukkan tangan ke mulut. Kalau airnya tercemar E. Coli, anak yang pertama kena,” ujar dr. Maya kepada awak media

Menurut dr. Maya, E. Coli dalam air bukan sekadar bikin diare biasa.

“E. Coli 5-7 CFU itu sudah melebihi ambang. Nol itu standarnya. Kalau sudah ada, apalagi untuk balita, risikonya bukan hanya diare. Bisa dehidrasi berat, bisa infeksi berulang, bisa gangguan tumbuh kembang kalau berulang. Ada 35 balita yang tercatat diare akut dalam kasus ini. Itu angka yang tidak boleh dianggap enteng,” katanya.

dr. Maya juga mengingatkan soal dampak jangka panjang yang sering dilupakan.

“Yang kita lihat sekarang hanya yang muntah dan diare. Yang tidak kita lihat adalah anak yang setelah sakit jadi susah makan, berat badannya turun, daya tahan tubuhnya turun, dan akhirnya mudah sakit lagi. Itu yang disebut dampak berantai. Satu kali air tercemar, efeknya bisa berbulan-bulan untuk anak,” lanjut dr. Maya.

Ia mendesak Dinkes Tangsel tidak hanya menghitung yang sakit, tetapi juga melakukan pemantauan tumbuh kembang anak korban.

“Dinkes harus melakukan follow-up. Jangan hanya data 176, lalu selesai. Anak-anak ini harus dipantau minimal 3 bulan ke depan. Apakah ada yang berat badannya turun? Apakah ada yang diare berulang? Itu tanggung jawab negara,” tegas dr. Maya.

“Dan yang paling penting, jangan ada lagi anak yang jadi korban berikutnya. Banten tidak boleh menunggu sampai ada korban berikutnya baru bertindak. Kalau sudah tahu sumber airnya diduga dari bekas galian pasir, bukan dari Cisadane, kenapa masih dibiarkan? Anak-anak tidak bisa memilih airnya. Kita yang dewasa yang harus memilihkan air yang aman untuk mereka,” pungkas dr. Maya.

Kasus ini terungkap bukan dari laporan resmi. Kasus ini terungkap dari ibu-ibu di grup warga.

Pada Rabu, 7 Oktober 2026, seorang ibu melaporkan di grup warga bahwa anaknya demam, muntah, dan diare. Laporan itu disusul puluhan warga lain dengan keluhan serupa.

Arnis Silvia, perwakilan warga, menjelaskan laporan tersebut memicu keprihatinan warga.

Ketua RT 04 RW 07, Heru Cahyono, yang mendata korban awal, menyebut total awal 146 orang, campuran orang tua dan anak.

Salah satu warga, Novi, menceritakan keluarganya menggunakan air WTP untuk mandi, cuci, dan kakus, sedangkan untuk minum menggunakan air kemasan. Namun tetap saja keluarganya sakit.

Warga lain, Angie, mengeluh sulit menghubungi pihak WTP untuk mendapatkan hasil pemeriksaan air.

“Saya kontak satu-satu, saya japri, saya telepon, enggak ada yang ngangkat, enggak ada yang ngerespons,” ujar Angie, Kamis, 15 Oktober 2026.

Untuk mengetahui hasil pemeriksaan, Angie bahkan memotret salinan presentasi Dinas Kesehatan. “Akhirnya saya sempat foto PPT dari paparan Dinkes, ada hasilnya di situ,” katanya.

Ibu-ibu ini bukan aktivis. Mereka bukan politisi. Mereka hanya ibu yang anaknya sakit dan tidak tahu harus mengadu ke mana.

SURAT KE DPRD DAN RDP

Warga kemudian membuat surat pengaduan tertanggal 12 Oktober 2026 kepada Ketua DPRD Kota Tangsel melalui Ketua Komisi II, meminta inspeksi lapangan dan RDP.

RDP digelar Rabu, 14 Oktober 2026. Di situ Ricky Yuanda Bastian mengungkapkan sumber air WTP seharusnya dari Sungai Cisadane, tapi yang dipakai diduga dari kubangan bekas galian pasir yang menyerupai danau.

“Tadi dapat informasi dari Dinas SDA BMBK, harusnya memang pengelolaan WTP itu sumber airnya adalah dari kali Cisadane. Bukan dari danau,” ujar Ricky dalam RDP.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, usai memimpin rapat di Kantor DCKTR, Rabu, 21 Oktober 2026, memberi waktu tiga hari kerja kepada pengelola untuk membahas kompensasi.

“Saya memberikan waktu tiga hari kerja kepada pihak pengelola untuk melakukan rapat. Silakan dibahas kompensasi apa saja yang bisa diberikan,” kata Pilar.

Pemkot juga menyalurkan sekitar 20 ribu liter air bersih dan mendorong kerja sama dengan Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS).

Namun pada Kamis, 5 November 2026, Arnis Silvia menyebut tiga tuntutan warga tidak dipenuhi. “Per hari ini tidak ada. Tiga tuntutan warga tidak dipenuhi semua. Tidak ada permintaan maaf tertulis, tidak ada ganti rugi, dan tidak ada pembebasan tagihan air,” ujar Arnis.

Warga sebelumnya mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp539.885.394 kepada PT Arfa Putra Soegama, dengan tenggat kejelasan paling lambat Selasa, 27 Oktober 2026.

Hingga berita ini dilansir, tanggapan langsung PT Arfa Putra Soegama atas nilai dan tenggat tuntutan belum diperoleh dari sumber yang tersedia secara terbuka.

Yang kami bela adalah data. Yang kami bela adalah anak-anak.

Jika ada pihak yang merasa berita ini sentimen, silakan bantah dengan data. Bantah angka 176. Bantah angka 146 anak. Bantah hasil lab 5-7 CFU. Bantah surat RT 2024, 2025, 2026. Bantah RDP 14 Oktober 2026.

Jika tidak bisa membantah data, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki, bukan membungkam.

Berita ini didedikasikan untuk  warga Serpong Lagoon, Banten oleh 21 Koalisi LSM Forum Lintas Indonesia Terutama 146 anak-anak yang menjadi korban pertama. Mereka tidak bisa bersurat ke DPRD. Mereka tidak bisa ikut RDP. Mereka tidak bisa menuntut ganti rugi. Kita yang dewasa yang harus bersuara untuk mereka.Banten darurat air bersih. Jangan sampai ada anak Banten lagi yang sakit hanya karena air yang seharusnya aman.

 

Reporter: Arumka | Editor: Faisal

 

—

 

 

 

 

Tags

Terkini