Polemik peralihan aset air dari Perumda Tirta Kerta Raharja (TKR) ke Perumda Tirta Benteng masih menyisakan persoalan keuangan di Provinsi Banten. Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) mempertanyakan kejelasan peralihan keuangan pasca penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah aset.
bantensatu.id-Kota Tangerang, Persoalan itu bermula dari surat LKGSAI Nomor 030/LKGSAI/PD/XI/2026 tertanggal 18 November 2026 tentang Nota Hukum dan Permintaan Klarifikasi Atas Belum Tuntasnya Peralihan Keuangan Hasil BAST Hibah Aset TKR Kepada Tirta Benteng.
Surat tersebut telah dilayangkan LKGSAI kepada pihak terkait. Pihak Perumda TKR akhirnya memberikan Hak Jawab melalui Rahmat, Staf Humas Perumda TKR, saat ditemui LKGSAI pada Jumat, 20 November 2026.
Baca juga: Bupati Pandeglang Evaluasi Retribusi Terminal Kadubanen Pasca Keluhan Pemudik Viral
Pertemuan tersebut berlangsung di pos satpam Kantor Pusat Perumda TKR, bukan di ruang resmi. LKGSAI menilai hal itu menunjukkan tidak adanya forum klarifikasi resmi dari Perumda TKR atas surat bernomor yang telah dilayangkan.
Dalam pertemuan tersebut, Rahmat membantah seluruh pertanyaan yang disampaikan LKGSAI.
“Silahkan fight, selama kita diawasi Kejati kita tidak salah, kita tidak takut,” ujar Rahmat kepada LKGSAI.
Baca juga: Rp 1,5 Miliar Melayang ke Bandung, Diklat Leadership atau Liburan Berkedok Belajar?
Rahmat mengaku sudah menanyakan persoalan ini ke bagian pelayanan dan bagian hukum Perumda TKR.
Menurutnya, piutang pelanggan harus tetap dibayar. Ia mempertanyakan, jika pembayaran pelanggan ke TKR diklaim sebagai PAD Kota Tangerang, maka PAD Kabupaten Tangerang akan hilang.
“Kalau diklaim pelanggan bayar ke TKR punya PAD Kota Tangerang, berarti hilang PAD Kabupaten Tangerang,” kata Rahmat.
Rahmat juga menyebut, jika persoalan ini di-follow up ke BPKP, maka akan menjadi bola liar ke TKR.
Ia juga mempertanyakan, kenapa sudah BAST padahal masih ada tunggakan pelanggan yang belum bayar.
Menanggapi Hak Jawab tersebut, Armand, Koordinator Forum Lembaga Indonesia yang juga Ketua LKGSAI Kota Tangerang, menegaskan pihaknya tidak menuduh.
“Yang kami tanyakan bukan piutang lama sebelum BAST. Yang kami tanyakan adalah pendapatan setelah BAST. BAST Zona II tanggal 1 September 2025 dan Zona III tanggal 6 Januari 2026 untuk ± 29.000 Sambungan Langganan sudah ditandatangani,” ujar Armand.
Armand menambahkan, yang diminta LKGSAI adalah dokumen, bukan asumsi. Yaitu salinan BAST Keuangan Zona II dan Zona III, salinan Perjanjian KSO Air Curah apabila ada, serta rekapitulasi pendapatan dari pelanggan Kota Tangerang yang sudah di-BAST-kan.
“Kalau setelah BAST masih ditagih lewat TKR, warga ini harus bayar ke siapa? Ke TKR atau ke Tirta Benteng? Kalau warga sudah bayar ke pihak yang tidak berhak, siapa yang menjamin pembayaran itu sah?” tegas Armand.
Armand menegaskan, persoalan ini bukan sekadar persoalan Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang. Ini persoalan kepastian hukum pengelolaan air di Banten.
Menurut Armand, tanpa kejelasan dokumen peralihan keuangan, warga berada dalam ketidakpastian hukum. Warga tidak tahu kepada siapa pembayaran itu sah, dan ke mana aliran pendapatan dari pelanggan yang asetnya sudah di-BAST-kan.
Hingga berita ini diterbitkan, dokumen yang diminta LKGSAI belum diberikan. Pihak Humas TKR menyebut dokumen akan diberikan, namun tidak memberikan janji waktu yang pasti.
LKGSAI menegaskan surat Nomor 030/LKGSAI/PD/XI/2026 tersebut dibuat sebagai dokumen resmi sebagai barang bukti untuk BPKP Perwakilan Banten, Ombudsman RI Perwakilan Banten, dan Kejaksaan Tinggi Banten.
LKGSAI meminta jawaban tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat diterima.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi tertulis dari Direksi Perumda TKR maupun Perumda Tirta Benteng terkait permintaan dokumen tersebut.
Penulis: Redaksi | Editor: Faisal


