Minggu, 22 November 2026

GPS Ada Data Mana? LKGSAI Soroti STS Rp3,6 Miliar Bus Si Benteng TNG

LKGSAI menyoroti PT Tangerang Nusantara Global (PT TNG) terkait pengelolaan bus Si Benteng. Pembayaran STS Rp3 miliar per bulan dengan total Rp3,622 miliar dipertanyakan karena dokumen transaksi dinyatakan hilang dan data GPS periode pembayaran tidak ditemukan.

bantensatu.id—Kota Tangerang, Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) menyoroti PT Tangerang Nusantara Global (PT TNG) terkait pengelolaan armada bus Si Benteng di Kota Tangerang.

Sorotan tersebut berkaitan dengan data GPS armada dan dokumen Surat Tanda Setoran (STS) atas pembayaran operasional Si Benteng.

Baca juga: Sambut HUT ke-81 RI, BRT Tayo dan Angkot Si Benteng Cuma Rp81 Pakai QRIS Tap

Direktur Eksekutif LKGSAI, Armand, mengatakan armada Si Benteng dilengkapi GPS untuk monitoring rute dan operasional. Namun, data GPS pada periode pembayaran tidak ditemukan.

“Armada Si Benteng dilengkapi GPS untuk monitoring rute dan operasional. Pembayaran STS berjalan Rp3 Miliar per bulan, total Rp3,622 Miliar. Dokumen transaksi STS dinyatakan hilang. Data GPS periode pembayaran tidak ditemukan. Pertanyaan publiknya sederhana: GPS Ada, Data Mana?” kata Armand kepada http://bantensatu.id, Sabtu (15/11/2026).

PT TNG merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang yang mengelola layanan transportasi Si Benteng. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi transportasi dan menjadi mitra kerja dalam pengelolaan tersebut.

Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Perkuat Transformasi Digital, Bidik Posisi Hub Penerbangan Terdepan Asia Tenggara

LKGSAI menyampaikan, pembayaran STS sebesar Rp3 Miliar per bulan dengan total Rp3,622 Miliar perlu dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen dan data operasional.

“Pembayaran harus bisa dibuktikan dengan dokumen dan data. Kalau dokumen dinyatakan hilang dan data GPS tidak ditemukan, maka publik berhak bertanya bagaimana verifikasi pembayaran itu dilakukan,” ujar Armand.

LKGSAI juga mempertanyakan mekanisme verifikasi antara Dishub Kota Tangerang dan PT TNG, termasuk dasar perhitungan pembayaran, bukti operasional armada, dan hasil monitoring GPS.

Armand mengatakan, LKGSAI telah menyusun laporan terbuka dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penelusuran terhadap data GPS dan dokumen STS Si Benteng.

“Kami meminta KPK menelusuri data GPS dan dokumen STS Si Benteng. Bukan untuk menuduh, tapi untuk memastikan ada tidaknya data dan dokumen sebagai dasar pembayaran,” kata Armand.

Hingga berita ini diterbitkan, bantensatu.id masih berupaya meminta konfirmasi kepada PT TNG dan Dishub Kota Tangerang terkait data GPS, dokumen STS, dan mekanisme verifikasi pembayaran Si Benteng.

Reporter: Fadli/ Editor: Faisal

 

Tags

Terkini