Pemkab Tangerang Prioritaskan Infrastruktur Vital dan Pangkas Belanja Seremonial pada 2027

KABUPATEN TANGERANG, BantenSatu News– Menjawab dinamika kebutuhan publik yang semakin kompleks, Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan langkah progresif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Pendopo Bupati, Selasa (14/04), orientasi pembangunan dialihkan sepenuhnya dari kegiatan administratif-seremonial menuju intervensi fisik yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menegaskan bahwa tahun anggaran 2027 harus menjadi momentum penyelesaian masalah kronis perkotaan. Empat sektor utama yang menjadi urgensi meliputi perbaikan infrastruktur jalan, perluasan cakupan Penerangan Jalan Umum (PJU), tata kelola sampah yang terpadu, serta penguatan sistem mitigasi banjir.

Dalam arahan tegasnya, Bupati menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan reorientasi belanja daerah. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sosialisasi atau seremoni yang kurang mendesak akan dipangkas dan dialihkan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur dasar.

“Kita harus berani menunda kegiatan yang bersifat seremonial demi memastikan setiap rupiah anggaran menyentuh kebutuhan hakiki masyarakat,” ujar Maesyal Rasyid. Langkah ini didukung dengan penguatan enam pilar prioritas, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efisien melalui integrasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy, menambahkan bahwa perencanaan ini merupakan hasil akomodasi aspirasi berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Proses validasi dilakukan secara mendalam untuk memastikan bahwa usulan masyarakat tidak hanya sekadar tercatat secara administratif, namun terintegrasi secara teknokratis dengan sasaran pembangunan provinsi maupun nasional.

Langkah berani Pemkab Tangerang ini menjadi preseden penting dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, di mana keberpihakan pada masyarakat diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang jujur, efisien, dan solutif terhadap tantangan riil di lapangan.