Pemkot Tangerang mengerahkan seluruh jajaran birokrasi, dari tingkat dinas hingga RT/RW, untuk menjamin kesuksesan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dilaksanakan BPS hingga 31 Agustus 2026. Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan akurasi data yang dihimpun sangat krusial sebagai basis perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.
KOTA TANGERANG, bantensatu.id — Pemerintah Kota Tangerang secara resmi mengumumkan mobilisasi penuh seluruh instrumen birokrasi guna mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah taktis ini dimulai bertepatan dengan kunjungan perdana petugas lapangan di kediaman resmi Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, Senin (15/06/2026).
Aktivitas ini menandai dimulainya pendataan makroekonomi non-pertanian secara serentak di wilayah administrasi Kota Tangerang. Fase krusial pengumpulan data primer ini dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Struktur tata kelola daerah dipastikan bergerak linear dalam mendukung agenda dekadal ini. Komitmen pengawalan diinstruksikan secara vertikal, mengikat koordinasi dari level dinas teknis, kecamatan, kelurahan, hingga unit terkecil pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
“Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis nasional untuk memotret realitas struktur ekonomi riil. Hasil akhirnya akan menjadi determinan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy),” ujar Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin.
Secara teknis, data agregat dari SE 2026 akan difungsikan sebagai cetak biru (blueprint) intervensi ekonomi makro daerah, yang meliputi:
-
- Pemetaan kapasitas produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Proyeksi serapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru.
- Analisis daya tarik investasi dan penetapan zonasi ekonomi.
- Evaluasi efektivitas program jaring pengaman sosial ekonomi.
Tantangan utama dalam sensus dekadal ini berada pada tingkat partisipasi dan akurasi informasi dari pelaku usaha. Oleh karena itu, otoritas daerah memberikan jaminan kepatuhan terhadap regulasi kerahasiaan data individual guna mengeliminasi skeptisisme publik.
Petugas resmi BPS dilapangan diwajibkan menggunakan atribut standar operasi baku, termasuk kartu identitas struktural, rompi khusus, dan surat tugas kedinasan yang dapat diverifikasi.
BPS menegaskan bahwa pengumpulan data komoditas dan omzet usaha ini murni ditujukan untuk kepentingan proyeksi pembangunan statistik nasional. Seluruh data yang dihimpun dilindungi undang-undang dan dipastikan tidak memiliki afiliasi dengan instrumen penegakan hukum perpajakan maupun kepentingan komersial lainnya.
Partisipasi aktif dari korporasi skala besar hingga sektor informal mikro menjadi determinan tunggal dalam menghasilkan potret ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan.
Keberhasilan sebuah bangsa dalam merancang masa depannya tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar estimasi potensinya, melainkan seberapa akurat data yang dimilikinya di atas kertas. Sensus Ekonomi 2026 di Kota Tangerang bukan sekadar rutinitas statistik sepuluh tahunan, melainkan sebuah ikhtiar kolektif untuk meletakkan fondasi kebijakan yang adil.
Ketika pelaku usaha memilih untuk jujur dalam angka, mereka sedang berinvestasi pada arah pembangunan daerah yang tepat sasaran untuk dekade berikutnya.
Reporter: Irin Masi | Editor: Faisal
