bantensatu.id-Gubernur Banten, Andra Soni, secara taktis meminta seluruh pelaku dunia usaha dan industri yang beroperasi di wilayah Provinsi Banten untuk memberikan prioritas utama bagi warga lokal dalam pengisian peluang kerja. Penegasan makro ini disampaikannya di sela-sela upacara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama Sinergi Penyiapan Pekerja Migran Indonesia yang mempertemukan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI/BP2MI), Pemerintah Provinsi Banten, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan IKA Untirta di SMK YPKS Cilegon, Senin (15/6/2026).
Langkah intervensi hulu ini diambil sebagai respons atas tantangan demografis, di mana Banten secara statistik terus menjadi episentrum magnet migrasi pencari kerja dari berbagai penjuru tanah air, sehingga memerlukan penataan regulasi ketenagakerjaan yang protektif dan berkepastian hukum.
Gubernur menyampaikan apresiasi tinggi kepada Yayasan Pendidikan Krakatau Steel dan SMK YPKS Cilegon yang dinilai responsif dalam memfasilitasi program pelatihan kerja, serta membekali para siswa dengan keahlian instruksional yang linear dengan kebutuhan pasar manufaktur modern. Melalui sinergi integratif ini, rantai pasok tenaga kerja lokal diharapkan mampu bertransformasi menjadi komoditas SDM yang kompetitif.
Baca juga: Pemkot Tangerang Matangkan Penataan Kawasan Strategis Jalan Kiasnawi
“Tantangan terbesar kita hari ini adalah bagaimana membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya sembari menata kembali pertumbuhan ekonomi daerah pasca-transisi global. Kita harus memastikan warga Banten tidak menjadi penonton di tanahnya sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi strategis ini penting untuk menciptakan nilai tambah bagi angkatan kerja kita, baik untuk mengisi pos industri domestik maupun mempersiapkan mereka sebagai tenaga kerja ahli internasional,” tegas Andra Soni.
Sejalan dengan visi tersebut, Direktur Utama PT Krakatau Steel, Muhamad Akbar, menjelaskan bahwa untuk klaster program manufaktur dan pengelasan (welding), pihaknya telah mengaktivasi skema talent pool sistematis guna menjamin akurasi penyerapan tenaga kerja. KS juga membuka lebar ekosistem Pusdiklat Training Center miliknya untuk dikerjasamakan dengan kementerian, guna menempa para lulusan SMA/SMK agar memiliki kualifikasi tinggi yang berimplikasi pada standarisasi upah yang jauh lebih layak saat ditempatkan di luar negeri.
Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri KemenP2MI, Dwi Setiawan Susanto, menambahkan bahwa konsolidasi kuadran antara pemprov, korporasi, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi ini merupakan cetak biru (blueprint) peralihan paradigma penempatan pekerja migran. Indonesia kini secara agresif mulai menggeser fokus pengiriman menuju era skill workers (pekerja terampil), memastikan setiap pemuda produktif dilindungi oleh keahlian sertifikasi lintas negara guna meminimalisasi risiko sengketa ketenagakerjaan di kemudian hari.
Baca juga: Kota Tangerang Diakui Nasional sebagai Pelopor Pemerintahan Modern dan Digital
