Perjanjian damai bilateral antara Amerika Serikat (AS) dan Iran resmi ditandatangani, memicu pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap yang dijadwalkan pulih total pada Jumat (19/6/2026). Respons geopolitik langsung terbelah, di satu sisi pasar energi global mulai bernapas lega dengan bergeraknya kembali kapal tanker minyak, namun di sisi lain, eskalasi ketegangan baru justru membayangi kawasan Mediterania Timur akibat penolakan keras dari internal kabinet Israel.
Langkah ini menjadi kelanjutan dari mediasi internasional yang diprakarsai Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Kesepakatan mencakup penghentian operasi militer “segera dan permanen” di seluruh front pertempuran sejak konflik pecah pada Februari lalu. Kendati demikian, asimetri diplomasi masih terlihat karena Washington belum memerinci status ratifikasi dari pihak Teheran, meski lalu lintas maritim Selat Hormuz dilaporkan sudah mulai beroperasi normal melalui koridor Jalan Raya Selatan (Southern Highway).
Reaksi Pasar Global: Katup Energi Mulai Terbuka
Pengumuman ini langsung meredakan sentimen negatif pasar komoditas global. Selat Hormuz, yang mengalirkan hampir seperlima dari konsumsi minyak dunia, sempat lumpuh akibat blokade armada laut.
“Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin Anda. Biarkan minyak mengalir!” tulis Trump melalui platform Truth Social. Laporan lapangan mengonfirmasi bahwa armada tanker bermuatan hidrokarbon telah mulai keluar dari jalur perairan strategis tersebut di bawah jaminan keamanan internasional, sebuah indikator empiris penurunan risiko premium pada sektor logistik global.
Polarisasi Yerusalem: Penolakan Unilateral Kabinet Israel
Di balik pencapaian diplomasi AS-Iran, tantangan implementasi riil di lapangan justru datang dari sekutu utama Washington. Kabinet sayap kanan Israel secara terbuka menyatakan ketidakpatuhan terhadap pakta tersebut, memicu potensi perpanjangan konflik asimetris di darat.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, menegaskan bahwa negaranya tidak terikat oleh kesepakatan damai yang diinisiasi Trump. “Kesepakatan ini tidak menjamin keamanan kami. Kita tidak boleh mundur dari sejengkal pun wilayah yang telah direbut,” cetusnya.
Senada dengan Ben Gvir, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengambil langkah taktis defensif yang kontradiktif dengan semangat gencatan senjata global. Otoritas militer Israel menegaskan hal-hal berikut:
-
- Angkatan Bersenjata Israel (IDF) akan mempertahankan keberadaannya di zona keamanan Lebanon selatan, Suriah, dan Jalur Gaza tanpa batas waktu (indefinite period).
- Penolakan mutlak terhadap tekanan diplomatik internasional untuk melakukan penarikan mundur pasukan (troop withdrawal).
- Rencana pembersihan demografis lokal serta destruksi total terhadap seluruh infrastruktur taktis milik faksi militer di wilayah garis depan perbatasan.
Konflik multidimensional yang bermula dari serangan udara gabungan pada Februari lalu kini bergeser dari konfrontasi langsung AS-Iran menjadi ketegangan geopolitik baru antara strategi stabilitas Washington dan doktrin keamanan domestik Israel. Seremoni formal dan pengesahan komprehensif multilateral dijadwalkan tetap berlangsung pada 19 Juni 2026 di Jenewa, Swiss.
Ketika katup Selat Hormuz kembali dibuka dan aliran minyak mulai bergerak, stabilitas global seakan mendapatkan kembali denyut nadinya. Namun, sejarah Timur Tengah berkali-kali membuktikan bahwa perdamaian di atas kertas sering kali rapuh jika tidak diiringi kompromi menyeluruh dari para aktor di garis depan.
Penolakan unilateral Israel atas kesepakatan ini menunjukkan bahwa meredakan ketegangan antar-negara besar barulah separuh jalan dari upaya menghentikan desing peluru yang sebenarnya.
Reporter: Sanusi Pane/Kontributor | Editor: Faisal
Baca juga: Opini Publik AS Berbalik, Perang Donald Trump Melawan Iran Menjadi Beban Politik Gedung Putih
