Kota Tangerang,bantensatu.id-Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan perlunya dukungan lebih kuat dari Pemerintah Pusat untuk menjawab sejumlah tantangan pembangunan daerah. Tiga isu strategis yang menjadi perhatian utama meliputi penguatan kapasitas fiskal, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta percepatan transformasi pemerintahan berbasis digital.
Pernyataan tersebut disampaikan Sachrudin saat mengikuti Forum Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Reboan) yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Wali Kota Tangerang, Rabu.
Menurut Sachrudin, peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan, terutama untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur perkotaan yang terus berkembang.
Baca juga: DPRD Banten Usulkan Raperda Baru, Perkuat Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil
“Kami berharap, penguatan dukungan Pemerintah Pusat, terutama dalam peningkatan kapasitas fiskal untuk percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta penyempurnaan kebijakan dan layanan pemerintahan berbasis digital,” ujar Sachrudin.
Ia menilai, kemandirian fiskal daerah harus berjalan beriringan dengan dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan pendanaan, regulasi yang adaptif, hingga pemanfaatan teknologi informasi.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Baca juga: Ratusan Ribu Anak Jadi Sasaran POPM Cacingan, Dinkes Kota Tangerang Perkuat Upaya Cegah Stunting
“Dukungan transfer ke daerah melalui TKD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil penting untuk memperkuat kapasitas fiskal. Kami juga membutuhkan penyederhanaan regulasi, kepastian kebijakan, penguatan pembinaan, serta integrasi sistem informasi dan layanan digital agar pemerintahan berjalan lebih efektif,” katanya.
Dalam forum tersebut, Kementerian Dalam Negeri turut memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemerintah Kota Tangerang, khususnya dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinilai menjadi salah satu praktik baik di tingkat nasional.
Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda, menyebut Kota Tangerang layak menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam pengembangan layanan pemerintahan berbasis digital.
“Kota Tangerang sebagai kota penyangga ibu kota memiliki banyak program prioritas dan capaian yang baik, termasuk SPBE. Ini perlu terus ditingkatkan dan dapat menjadi role model bagi daerah lain. Saya ikut bangga menjadi warga Kota Tangerang,” ujarnya.
Forum Reboan sendiri merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap Rabu sebagai wadah komunikasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan solusi atas tantangan yang dihadapi daerah.
Melalui forum tersebut, berbagai aspirasi kepala daerah akan ditindaklanjuti oleh kementerian maupun lembaga terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pembangunan daerah pada akhirnya bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika regulasi, pendanaan, dan inovasi bergerak dalam satu arah, maka pelayanan publik tidak sekadar menjadi janji administratif, melainkan hadir sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
Reporter: VA Editor: Faisal
