KOTA TANGERANG, bantensatu.id — Narasi kenyamanan publik sering kali direduksi menjadi sekadar angka-angka administratif dan deretan singkatan digital. Di balik klaim manis pelayanan mudik dan libur Lebaran yang disuarakan oleh PT Tangerang Nusantara Global (TNG), tersimpan struktur kebijakan yang rapuh, kontradiktif, dan bias terhadap realitas sosial masyarakat bawah.
Ketika birokrasi menyodorkan Bus Tayo dan angkutan Si Benteng sebagai solusi mobilitas warga di hari raya, yang tersaji di hadapan publik sejatinya bukanlah analisis kebijakan publik yang ilmiah. Ini adalah bentuk nyata dari selebaran hubungan masyarakat (public relations) yang dibungkus dengan kosmetik kedisiplinan dan fetisisme ketertiban.
Berikut adalah bedah komprehensif atas cacat logika, klaim kosong, dan kepalsuan argumen di balik manajemen transportasi urban Kota Tangerang:
1. Kesesatan Kenyamanan Palsu
Manajemen PT TNG secara berulang menekankan komitmen untuk menyediakan layanan yang “aman, nyaman, dan terjangkau” di tengah lonjakan mobilitas warga saat Idulfitri. Secara teoritis, dalam ruang lingkup Kapasitas Sistem Transportasi Urban, klaim ini adalah sebuah non-sequitur—sebuah kesimpulan yang tidak nyambung dengan premisnya.
Pengambil kebijakan menyamakan frasa “tetap beroperasi” dengan “pasti melayani lonjakan mobilitas”. Ketika permintaan (demand) warga melonjak drastis sedangkan jumlah armada (supply) berada pada status statis, hukum transportasi memastikan terjadinya penurunan kualitas layanan. Jarak antar-bus (headway) akan membengkak, penumpukan di halte tak terhindarkan, dan kenyamanan otomatis runtuh.
Kebijakan ini mengasumsikan variabel operasional yang statis mampu meredam variabel massa yang dinamis. Dari kacamata determinisme logis, ini bukan bentuk pelayanan, melainkan pembiaran warga mengantre dalam ketidakpastian birokrasi.
2. Inkonsistensi Data dan Paradoks Waktu
Absurditas kebijakan paling telanjang terlihat pada pembatasan jam operasional yang justru dipamerkan sebagai prestasi. Bus Tayo dijadwalkan selesai beroperasi pukul 19.00 WIB, sementara Si Benteng untuk rute utama (AP J & AP K) sudah dikandangkan sejak pukul 16.30 WIB.
Secara sosiologis dan studi perilaku konsumen (consumer behavior), aktivitas wisata lokal, silaturahmi keluarga, dan pergerakan ekonomi warga suburban di hari Lebaran justru mencapai puncaknya pada sore menjelang malam hari. Menghentikan transportasi publik di saat warga sangat membutuhkannya adalah kegagalan fatal dalam membaca data sosiologis lapangan.
Kebijakan ini menyuruh rakyat berwisata dan bersilaturahmi, namun angkutannya sudah pulang sebelum matahari terbenam. Akibatnya, warga dipaksa untuk beralih ke transportasi daring yang mahal atau terjebak dalam skema mobilitas yang buntu.
3. Delusi Aksesibilitas Digital
Kebanggaan birokrasi terhadap integrasi aplikasi Trans Tangerang Ayo, sistem QRIS, dan kartu uang elektronik (cashless) memuat bias kelas yang sangat kental (class bias). Pengambil kebijakan berasumsi adanya homogenitas teknologi (technological homogeneity) di tengah masyarakat Kota Tangerang.
Faktanya, pengguna transportasi massal dengan tarif subsidi Rp2.000 mayoritas dihuni oleh kelompok rentan: lansia, anak-anak, pedagang pasar, dan kelas sosial bawah yang berada di sisi gelap kesenjangan digital (digital divide). Menjadikan digitalisasi sebagai indikator tunggal kepraktisan—tanpa mitigasi bagi mereka yang gagap teknologi atau tidak memiliki ponsel pintar—adalah bentuk pengabaian hak publik secara struktural. Birokrasi sering kali silau dengan istilah digital, seolah-olah dengan membuat aplikasi, problem struktural di lapangan otomatis selesai.
4. Klaim Tanpa Validasi Metodologis
Pernyataan seremonial bahwa “seluruh petugas lapangan dan pengemudi telah disiagakan” adalah bentuk penenteraman palsu (reassurance) tanpa indikator kinerja utama (KPI) yang jelas. Di balik kata “disiagakan”, terdapat manajemen risiko yang gelap.
Apakah ada kalkulasi mengenai tingkat kelelahan pengemudi (driver fatigue) saat menghadapi lonjakan penumpang tanpa penambahan personel? Bagaimana skema insentif bagi pekerja yang mengorbankan hari raya mereka? Tanpa simulasi krisis dan transparansi data, kata “siaga” hanyalah mantra pemalas untuk menutupi ketiadaan mitigasi. Ketika penumpukan penumpang terjadi, dalih “harap maklum karena hari raya” selalu menjadi benteng pertahanan terakhir birokrat untuk memaklumi ketidakmampuan mereka sendiri.
Retorika di Atas Kertas
Kegagalan narasi transportasi ini berakar pada absennya manajemen transit berbasis data makro (data-driven transit management). Yang diproduksi hanyalah laporan administratif yang dipoles agar instansi terlihat bekerja. Mempertahankan kapasitas normal di hari yang tidak normal (Lebaran) bukanlah sebuah prestasi, melainkan kemunduran nyata dalam standar pelayanan publik.
Struktur anggaran subsidi APBD yang digelontorkan untuk tarif Rp2.000 sangat rawan diuji secara logika akuntansi publik. Apakah subsidi tersebut benar-benar efisien, atau justru menjadi instrumen pemborosan anggaran yang minim pengawasan?
Pewarta: Irin Masi| Editor: Faisal
