Akurasi sistem seleksi berbasis digital kembali memicu persoalan serius setelah seorang calon siswa berjarak 362 meter tersingkir secara sepihak oleh sistem akibat ketertutupan data. Kasus yang menimpa IMH di SMAN 15 Kota Tangerang, kini berkembang menjadi gerakan advokasi administratif yang sistematis melalui penyusunan rekomendasi taktis pengawalan berkas otentik. Langkah ini diambil guna mendobrak opasitas birokrasi dan menguji keandalan algoritma spasial yang selama ini menutup mata dari hak transparansi publik.
KOTA TANGERANG, bantensatu.id– Upaya mencari keadilan dalam carut-marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB/SPMB) 2026 di Provinsi Banten memasuki babak baru yang lebih terukur. Penolakan sistem terhadap pendaftar Jalur Domisili Wilayah yang hanya berjarak 362 meter dari sekolah direspons dengan penyusunan benteng hukum administrasi berlapis untuk mencegah manipulasi data di tingkat bawah.
Strategi Taktis Melawan Kebebalan Sistem
Gerakan pengawalan hak publik ini menuntut pemenuhan tiga elemen kelengkapan berkas yang harus disatukan secara rigid di belakang surat sanggahan utama. Pertama, bukti empiris berupa cetakan tangkapan layar status sistem tepat pada 17 Juni 2026 pukul 00:07 WIB sebagai jangkar lini masa. Kedua, aspek legalitas kependudukan melalui fotokopi Kartu Keluarga (KK) tervalidasi di Kelurahan Periuk. Ketiga, argumen spasial tandingan berupa proyeksi titik koordinat mandiri via pemetaan digital universal sebagai pembanding atas error measurement sistem sekolah.
Secara teknis, penyerahan dokumen diwajibkan menggunakan metode rangkap minimal (arsip ganda) yang menuntut tanda terima resmi dari panitia SMAN 15 Kota Tangerang lengkap dengan cap instansi, jam, dan nama terang petugas. Tanda terima ini menjadi alat bukti hukum material bahwa hak sanggah warga negara telah diaktifkan dalam tenggat yang sah.
Memecah Kebuntuan Lewat Jalur Tembusan
Menyadari adanya potensi lempar tanggung jawab akibat sentralisasi sistem oleh Pemerintah Provinsi, strategi ini diperkuat dengan pengiriman tembusan resmi ke institusi yang lebih tinggi. Surat sanggahan dikirimkan langsung secara paralel kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah Kota Tangerang, hingga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten selaku lembaga pengawas eksternal, tak terkecuali Kemendiknas dan APH. Langkah intervensi ini diambil agar problem koordinat di tingkat lokal bertransformasi menjadi perhatian nasional.
Salah aktivis Marsel, atau biasa dsebut Bung Marsel ikut merespon Polemik SPMB di SMAN 15 menurutnya “Ketika sepucuk surat sanggahan harus disusun se-rigid operasi militer dan ditembuskan hingga ke Ombudsman, kita tahu sedang berhadapan dengan kekuasaan birokrasi yang bebal dan mengidap autisme data. Sekolah tidak lagi didirikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan sekadar menjadi laboratorium yang menguji daya tahan kesabaran rakyat terhadap algoritma palsu, “Ucapnya
Ketua KKP Cepi Herdiyana mengungkapkan, Pihak SMAN 15 bukan kali ini saja bergesekan dengan persoalan hukum , sebelumnya dugaan pungli juga mengantar pihak sekolah memasuki ruang APH yakni Kejaksaan , seharusnya itu menjadi Pelajaran, Membawa kasus 362 meter ini ke ranah hukum administrasi adalah upaya menyelamatkan akal sehat yang tersisa dari republik yang malas berpikir. Sanggahan ini bukan sekadar urusan IMH ditolak sekolah, melainkan sebuah maklumat perlawanan bahwa hak konstitusional anak bangsa tidak boleh dieliminasi oleh sebaris angka koordinat yang cacat nalar!”
Chepy juga memberikan catatan tebal kepada jajaran SPMB khususnya SMAN15 agar lebih mengedepankan komunikasi responsif kepada warga sekitar , terlebih berjarak 300 meter sebelum sebuah insiden telanjur membakar emisi Publik.
“Sistem itu untuk melindungi bukan untuk sebaliknya, Pungkasnya
Reporter: Irin Masi| Editor: Faisal
