LEBAK, BantenSatu News – Esensi hari raya yang identik dengan saling memaafkan seolah menguap dari Pendopo Bupati Lebak pada Senin pagi (30/3/2026). Acara halalbihalal yang dihadiri ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut mendadak berubah menjadi panggung drama politik yang menegangkan antara dua pucuk pimpinan daerah: Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Wakil Bupati Amir Hamzah.
Suasana mulai mencekam saat Bupati Hasbi menyampaikan sambutan resminya. Bukannya narasi persatuan yang meluncur, Hasbi justru melontarkan “teguran terbuka” terkait batasan kewenangan wakil kepala daerah. Merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang ASN, ia menyoroti manuver Amir Hamzah yang dinilai melampaui garis koordinasi.
“Tugas wakil bupati itu jelas. Tidak boleh memanggil kepala dinas ke rumahnya, kecuali ada pendelegasian atau bupati berhalangan,” tegas Hasbi dari atas mimbar, menciptakan keheningan yang menyesakkan di antara para pegawai yang hadir.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika Hasbi mulai mengungkit lembaran hitam masa lalu Amir Hamzah sebagai mantan narapidana. Tersulut oleh pernyataan yang dinilai menyerang martabat personal di forum kenegaraan, Amir Hamzah seketika bangkit dari kursinya dan berusaha merangsek menuju mimbar.
Situasi nyaris lepas kendali. Sekretaris Daerah (Sekda), asisten pribadi, hingga istri bupati terpaksa turun tangan untuk menghalangi langkah Amir. Di tengah keriuhan tersebut, dua orang ASN akhirnya menggandeng sang Wakil Bupati keluar dari area pendopo demi mencegah bentrokan fisik lebih lanjut.
Usai insiden, Bupati Hasbi berkilah bahwa pernyataannya hanyalah bagian dari gaya intonasi bicaranya dan justru mengklaim penyebutan masa lalu tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan Amir bangkit hingga menjadi pejabat. Namun, dalih “gaya komunikasi” ini tak mampu meredam kekecewaan mendalam pihak seberang.
Amir Hamzah, dengan nada bicara yang sarat akan kekecewaan, menyesalkan hilangnya sopan santun politik di lingkungan Pemkab Lebak. Menurutnya, forum resmi pemerintahan bukanlah tempat untuk mengumbar sentimen pribadi atau menjatuhkan marwah rekan kerja.
“Ini forum kenegaraan, ada etika dan sopan santun politik. Seharusnya disampaikan hal-hal yang mempersatukan, bukan sebaliknya,” ungkap Amir dengan tegas.
Tragedi di Pendopo Lebak ini menjadi potret buram komunikasi politik di Indonesia, di mana ego dan regulasi berbenturan di saat rakyat mengharapkan keteladanan. Ketika panggung birokrasi kehilangan adab, yang tersisa hanyalah tontonan kekuasaan yang melukai kepercayaan publik.
Ketegangan ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan sinyal bahaya bagi stabilitas roda pemerintahan di Kabupaten Lebak. Publik kini menanti, apakah luka politik ini akan berlanjut ke ranah administratif atau berakhir di meja rekonsiliasi yang lebih bermartabat.
Penulis: Ilham Kusuma
Editor: Armand
