JAKARTA —Bantensatu News, Batas wilayah administrasi kerap menjadi sekat tebal yang mengabaikan realitas ekologis di kawasan megapolitan. Padahal, air bah dan tumpukan sampah tidak pernah memilih di mana mereka harus berhenti berdasarkan garis batas peta bumi. Kesadaran humanis inilah yang membawa langkah Gubernur Banten Andra Soni, didampingi Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dan Wali Kota Tangerang Sachrudin, melintasi gerbang Balai Kota Jakarta untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu, 20 Mei 2026.
Pertemuan ini melampaui urusan birokrasi formal. Ini adalah momentum penting di mana para pemimpin daerah menundukkan ego sektoral demi keselamatan dan martabat hidup jutaan warga aglomerasi Tangerang Raya dan Jakarta yang saban tahun dihantui kecemasan hidrometeorologi.
“Banten dan DKI Jakarta itu sejatinya saling membutuhkan. Kolaborasi ini harus terus kita perkuat,” ujar Andra Soni. Ungkapan ini menjadi pengakuan jujur bahwa problem lingkungan berskala makro tidak akan pernah bisa diurai jika masing-masing pemerintah daerah memilih berjalan dalam kesunyian ego masing-masing.
Mengubah Ancaman Menjadi Sumber Kehidupan
Alih-alih terjebak dalam retorika klasik saling lempar tanggung jawab pasca-banjir, diskusi hangat antar-kepala daerah ini langsung menyepakati langkah taktis yang konkret. Sebuah megaproyek pembangunan tandon air bersama akan segera digulirkan di titik-titik perbatasan krusial.
Pendekatan penataan ruang ini tidak sekadar berfungsi defensif untuk menampung limpahan debit air hujan ekstrem. Lebih jauh, infrastruktur ini dirancang dengan filosofi kemaslahatan publik yang inklusif: air baku yang berhasil dijinakkan di dalam tandon-tandon tersebut nantinya akan diolah kembali agar dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan akses air bersih.
Kedaulatan Lingkungan Berbasis Komunitas
Di sektor manajemen limbah, Tangerang Raya menegaskan kesiapannya untuk melakukan lompatan besar melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Langkah modernisasi ini linier dengan direktif pemerintah pusat untuk mereduksi volume residu akhir secara signifikan.
Kendati demikian, sentuhan humanis tetap dipertahankan. Pengelolaan sampah organik diproyeksikan tidak akan dimonopoli oleh industri besar, melainkan didorong menjadi sirkular ekonomi terintegrasi yang melibatkan partisipasi aktif komunitas akar rumput. Sampah domestik diolah menjadi produk bernilai ekonomi, mengubah beban ekologi menjadi berkah ekonomi warga lokal.
Diplomasi Agraria di Kecamatan Legok
Sinergi ini juga berhasil memecah kebuntuan pemanfaatan aset lahan tidur milik Pemprov DKI Jakarta seluas puluhan hektare di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Selama bertahun-tahun, dari total lahan yang tersedia, baru sekitar 1,4 hektare yang difungsikan untuk keperluan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid memaparkan hasil kesepakatan redistribusi lahan yang sangat berpihak pada keadilan tata ruang. Sisa lahan yang sangat luas tersebut kini diplot ulang: 38 hektare didedikasikan untuk sektor pertanian produktif penopang ketahanan pangan sekaligus area tandon pengendali banjir, sedangkan 47 hektare sisanya akan dikembangkan menjadi kawasan permukiman yang layak, manusiawi, dan tertata.
Pertemuan lintas batas ini mengonfirmasi bahwa masa depan tata kelola megapolitan di Indonesia harus bersandar pada kolaborasi yang empatik, adaptif, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan manusia.
Komitmen bersama yang lahir dari rahim Balai Kota Jakarta ini diharapkan mampu meruntuhkan dinding-dinding pembatas birokrasi yang selama ini membuat kebijakan penataan kawasan Jabodetabek kerap berjalan di tempat. Keberhasilan implementasi tandon bersama dan tata kelola lahan Legok akan menjadi preseden baru bagi peradaban tata kota yang humanis di Indonesia.
Pewarta:Pandu Aananta | Editor: Faisal
