KOTA TANGERANG –Bantensatu News, Kekuasaan tanpa responsivitas hanyalah monumen bisu. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan publik yang kian eksistensial, Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, melontarkan kritik fundamental terhadap jalannya mesin birokrasi.
Dalam sebuah simposium evaluasi kewilayahan di Ruang Akhlakul Karimah, Senin (11/05/2026), Sachrudin menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terjebak dalam “laboratorium wacana,” melainkan harus bermuara pada tindakan yang konkret dan berdampak (11/05).
Dalam narasi yang tajam, Sachrudin mengingatkan para camat dan lurah bahwa kehadiran negara di tingkat lokal diuji melalui kecepatan menangani “sampah peradaban” seperti TPS liar dan lubang-lubang di jalanan yang mengancam mobilitas warga.
Ia menolak segala bentuk retorika administratif yang kerap menjadi tameng atas kelambanan kinerja. “Respons aduan harus solutif, bukan sekadar orasi di atas kertas,” tegasnya, seolah mengingatkan bahwa etika publik dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar warga secara presisi.
Tak hanya soal infrastruktur, Sachrudin juga membedah anatomi kesehatan masyarakat. Baginya, kesehatan adalah infrastruktur berpikir. Tanpa raga yang sehat, produktivitas hanyalah mitos. Melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), ia ingin memastikan bahwa pencegahan jauh lebih bermartabat daripada sekadar mengobati dampak dari lingkungan yang terabaikan.
Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, menambahkan dimensi kolaborasi pentahelix sebagai kunci. Ia menekankan bahwa kepemimpinan kewilayahan harus bersifat proaktif, memadamkan api persoalan sebelum menjadi kebakaran sosial yang masif. Inilah upaya Pemkot Tangerang untuk mengembalikan marwah pelayanan publik ke jalur yang humanis dan intelektual: bekerja dengan otak, bergerak dengan empati.
Pewarta: Irin Masi | Editor: Faisal
