Kota Tangerang,bantensatu.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh sekadar mengejar angka penerimaan. Di balik setiap rupiah yang masuk ke kas daerah, pemerintah dituntut memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan yang berkualitas.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang H. Maryono saat membuka Rapat Evaluasi Capaian PAD Triwulan II Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (30/7/2026).
Maryono menekankan, kebijakan peningkatan PAD harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha. Optimalisasi pendapatan, kata dia, perlu dilakukan dengan prinsip keadilan agar tidak berubah menjadi beban baru bagi warga maupun pelaku usaha.
“Saya mengingatkan agar setiap kebijakan peningkatan PAD tetap mengedepankan asas keadilan dan tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Masyarakat harus merasakan bahwa setiap pajak yang dibayarkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya nyata,” tegas Maryono.
Berdasarkan laporan realisasi hingga Triwulan II 2026, secara umum capaian PAD Kota Tangerang telah melampaui 100 persen dari target. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota kepada seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendapatan.
Meski demikian, capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berhenti melakukan evaluasi. Sejumlah sektor pendapatan yang realisasinya masih belum optimal diminta terus didorong agar target keseluruhan hingga penghujung tahun dapat dicapai secara maksimal.
“Berdasarkan laporan realisasi Triwulan II, capaian PAD menunjukkan hasil yang sangat positif. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah pengelola PAD. Namun, masih terdapat beberapa jenis pendapatan yang harus terus dioptimalkan sehingga target hingga akhir tahun dapat tercapai,” ujarnya.
Selain mengejar optimalisasi penerimaan, Pemkot Tangerang juga menempatkan digitalisasi transaksi pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam reformasi pengelolaan pendapatan.
Maryono meminta perangkat daerah yang tergabung dalam TP2DD mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi dinilai dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas transaksi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
“Saya meminta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TP2DD, khususnya pengelola PAD, terus memperkuat sinergi dan mempercepat implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah agar pelayanan semakin mudah, efisien, dan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tangerang H. Herman Suwarman mendorong perangkat daerah agar tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan yang sudah ada. Menurutnya, inovasi diperlukan untuk menemukan potensi penerimaan baru yang tetap sesuai dengan ketentuan dan perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
“Saya mendorong seluruh perangkat daerah, khususnya pengelola PAD, untuk terus berinovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah. PAD menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, saat ini pemerintah daerah dituntut semakin mandiri dalam mengoptimalkan potensi pendapatannya masing-masing,” tutur Herman.
Dengan capaian positif pada semester pertama 2026, Pemkot Tangerang kini memiliki ruang untuk memperkuat kinerja pendapatan hingga akhir tahun. Namun, keberhasilan fiskal daerah pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar uang berhasil dikumpulkan, melainkan oleh seberapa adil uang tersebut dikelola dan seberapa nyata manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Pendapatan daerah bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ia berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat, dari usaha yang tumbuh, dan dari kewajiban yang dibayar warga kepada negara. Karena itu, ketika pemerintah berbicara tentang mengejar PAD, yang semestinya ikut dikejar adalah kualitas jalan, kesehatan, pendidikan, pelayanan, dan rasa percaya masyarakat. Sebab anggaran yang besar tanpa manfaat yang terasa hanya akan menjadi angka; sementara pembangunan yang benar-benar dirasakan warga adalah bukti bahwa pajak tidak hilang di meja birokrasi, melainkan kembali menjadi kesejahteraan.
Reporter: VA Editor: Ismail Saleh, Faisal, ARMY
